menit.online, KOTA BEKASI – Komisi IV DPRD Kota Bekasi secara intensif menggelar rangkaian “Uji Petik” sebagai bagian dari evaluasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bekasi Tahun Anggaran 2025. Melalui langkah ini, Pemerintah Kota Bekasi berupaya menjamin bahwa program kerjanya menyentuh masyarakat secara langsung dan faktual, bukan sekadar laporan formalitas.
Kegiatan uji petik yang berlangsung pada, Rabu (15/4/2026) ini menyasar sejumlah sektor krusial yang bersentuhan langsung dengan hajat hidup orang banyak, mulai dari bidang pendidikan, kesehatan, hingga penanggulangan bencana dan ketenagakerjaan.
Fokus Utama: Dari Sekolah Rakyat hingga Mitigasi Bencana
Komisi IV menyambangi berbagai titik strategis milik OPD mitra kerja dalam rangkaian tinjauan lapangan tersebut. Beberapa poin utama yang menjadi fokus evaluasi antara lain:
- Sektor Kesejahteraan Sosial (Dinas Sosial): Dewan meninjau langsung operasional “Sekolah Rakyat”. Fokus utama tim adalah memastikan proses belajar mengajar berjalan kondusif serta melakukan inspeksi mendalam terhadap standar gizi dan higienitas menu makan siang bagi siswa. Langkah ini bertujuan menjamin kualitas SDM generasi muda Bekasi sejak dini.
- Kesiapsiagaan Bencana (BPBD Kota Bekasi): Mengingat curah hujan yang fluktuatif, Komisi IV melakukan inspeksi terhadap kesiapan alat penanggulangan bencana. Mereka ingin memastikan seluruh armada dan peralatan dalam kondisi prima untuk menjamin rasa aman warga saat terjadi kondisi darurat.
- Ketenagakerjaan dan Ekonomi (Disnaker): Komisi IV melakukan dialog strategis dengan Dinas Tenaga Kerja untuk membahas efektivitas program perluasan lapangan kerja. Dewan menekankan pentingnya sinkronisasi antara pelatihan keterampilan dengan kebutuhan industri guna menekan angka pengangguran secara signifikan.
Menjamin Akuntabilitas Anggaran
Wildan Fathurrahman, anggota Komisi IV yang aktif dalam kegiatan ini, menegaskan bahwa dewan wajib menjalankan uji petik sebagai instrumen pengawasan. Menurutnya, DPRD memiliki tanggung jawab moral untuk mengawal setiap rupiah dari APBD agar memberikan dampak nyata.
“Uji petik ini bukan sekadar rutinitas birokrasi, melainkan bagian dari fungsi pengawasan kami. Kami ingin memastikan program pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga. Jika ditemukan ketidaksesuaian antara laporan administrasi dengan kondisi di lapangan, kami akan memberikan catatan kritis dan rekomendasi perbaikan,” tegas Wildan.
Sinergi untuk Bekasi yang Sejahtera
Rangkaian evaluasi ini menindaklanjuti Rapat Paripurna LKPJ 2025. DPRD bakal mengolah hasil temuan lapangan menjadi rekomendasi resmi untuk Pemerintah Kota Bekasi guna memperbaiki kinerja pada tahun berjalan maupun tahun mendatang.
Ketua DPRD Kota Bekasi, Dr. Sardi Efendi, dalam kesempatan terpisah juga menyampaikan bahwa legislatif dan eksekutif perlu membangun sinergi yang kuat. Beliau berharap pengawasan konstruktif dari dewan dapat memacu motivasi OPD untuk bekerja lebih transparan, akuntabel, dan inovatif dalam melayani masyarakat.
Melalui mekanisme uji petik yang ketat, DPRD berharap dapat mewujudkan visi Kota Bekasi yang nyaman dan sejahtera dengan mengimplementasikan program yang tidak hanya tepat secara administratif, tetapi juga memberi manfaat nyata bagi seluruh lapisan warga.
