👩‍🌾 Dari Desa ke Meja Makan Di Wonogiri, Jawa Tengah, singkong bukan sekadar tanaman. Bagi banyak keluarga, ia adalah penyelamat di masa paceklik. Petani mengolah singkong menjadi gaplek—irisan singkong yang mereka keringkan di bawah terik matahari. Jika dulu masyarakat menganggap olahan singkong ini sebagai makanan darurat, kini justru banyak orang mulai mengangkatnya sebagai pangan alternatif […]
Lanjutkan Membaca
✨ Inovasi dari Desa, Mendunia di Meja Makan Di tengah ketergantungan Indonesia pada impor gandum, sebuah inovasi lokal hadir membawa harapan baru: MOCAF (Modified Cassava Flour). Tepung berbahan dasar singkong ini bukan sekadar alternatif, melainkan solusi strategis untuk kesehatan, ekonomi, dan ketahanan pangan nasional. Dari dapur rumah tangga hingga industri besar, MOCAF kini mulai mencuri […]
Lanjutkan Membaca
Oleh: Ustad Ekrom Maftuhi, S.H.I., M.Ag., M.H.Bakal Calon Ketua PCNU Kabupaten Bekasi Kabupaten Bekasi adalah tanah yang diberkahi. Di atas tanah ini berdiri industri terbesar di Asia Tenggara, masyarakat pesisir yang tangguh, para santri yang tumbuh dengan tradisi, serta para pekerja yang menggerakkan roda ekonomi nasional. Namun berkat dan anugerah itu belum sepenuhnya diolah menjadi […]
Lanjutkan Membaca
Oleh: Moh. Sulaiman, S.H., M.H. Pengamat Hukum dan Kebijakan Publik Setiap tanggal 8 Oktober, bangsa Indonesia memperingati Hari Tata Ruang Nasional—sebuah momentum yang mengingatkan kita bahwa ruang adalah kehidupan, dan menata ruang berarti menata masa depan bangsa. Ruang bukanlah entitas kosong yang dapat dieksploitasi sesuka hati, melainkan wadah kehidupan bersama, tempat manusia, alam, dan kebudayaan […]
Lanjutkan Membaca
Oleh: Moh. Sulaiman, SH., MH. (Pengamat Hukum & Pemerintahan) Putusan Mahkamah Konstitusi yang melarang ketua organisasi merangkap jabatan wakil menteri merupakan pengejawantahan dari prinsip etika konstitusional, yang menyeimbangkan antara kebebasan berorganisasi (Pasal 28E UUD 1945) dan asas anti-konflik kepentingan dalam tata kelola jabatan publik (Pasal 28J ayat (2) UUD 1945). Secara mantik hukum, larangan ini […]
Lanjutkan Membaca
Oleh: Moh. Sulaiman, S.H., M.H. (Pengamat Hukum & Pemerintahan) Menanggapi pemberitaan resmi yang menyatakan bahwa belanja pegawai Pemerintah Kota Bekasi telah mencapai 50% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)—sebagaimana juga ditegaskan oleh Ketua DPRD Kota Bekasi—kami menyampaikan catatan kritis sebagai kontribusi konstruktif terhadap tata kelola pemerintahan yang lebih berkeadilan, rasional, dan berpihak pada […]
Lanjutkan Membaca
Oleh: Moh. Sulaiman, SH., MH.Advokat, Penggiat Hukum, Aktivis National Industrial Watch Penataan wilayah merupakan instrumen penting dalam pembangunan nasional. Tapi kerap kali, pembangunan fisik yang diklaim demi “kemajuan” justru menimbulkan ketidakadilan — utamanya bagi masyarakat kecil yang telah lama tinggal dan menggantungkan hidup di ruang-ruang yang kini dilirik investor. Labelisasi seperti “penghuni liar” atau “tanpa […]
Lanjutkan Membaca
menit.online, KOTA BEKASI – Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, secara resmi melepas keberangkatan kontingen KORMI (Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia) Kota Bekasi yang akan berlaga dalam ajang Festival Olahraga Rekreasi Masyarakat Nasional (FORNAS) VIII di Provinsi Nusa Tenggara Barat di lapangan Plaza Pemerintah Kota Bekasi. Sebanyak 73 orang pegiat dari 14 Inorga (Induk Organisasi Olahraga) […]
Lanjutkan Membaca
menit.online, JAKARTA – Komisi VBR/Humas/KDPDT/III/2025/19 DPR RI mendukung penuh rencana Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto untuk melakukan evaluasi kinerja Tenaga Pendamping Profesional (TPP). Salah satunya adalah dengan tidak memperpanjang kontak pendamping desa yang terbukti maju sebagai calon anggota legislatif (caleg) dalam Pemilu 2024 karena dinilai sudah tidak profesional. Dukungan ini […]
Lanjutkan MembacaOleh: Horas Naiborhu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah terjemahan dari Non-Governmental Organization (NGO). Apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti Organisasi Non Pemerintah (ORNOP). NGO muncul tahun 1960s/1970s sebagai reaksi terhadap DOMINANNYA PERAN NEGARA dalam pembangunan. Namun pada saat yang bersamaan KALANGAN MASYARAKAT BAWAH justru tak tersentuh atau bahkan menjadi KORBAN DARI IMPLEMENTASI AGENDA PEMBANGUNAN […]
Lanjutkan Membaca
