Oleh: Moh. Sulaiman, S.H., M.H.
Pengamat Hukum dan Kebijakan Publik
Setiap tanggal 8 Oktober, bangsa Indonesia memperingati Hari Tata Ruang Nasional—sebuah momentum yang mengingatkan kita bahwa ruang adalah kehidupan, dan menata ruang berarti menata masa depan bangsa. Ruang bukanlah entitas kosong yang dapat dieksploitasi sesuka hati, melainkan wadah kehidupan bersama, tempat manusia, alam, dan kebudayaan berinteraksi dalam harmoni hukum dan moralitas.
Dalam konteks hukum, tata ruang bukan sekadar urusan teknis atau perencanaan fisik wilayah. Ia adalah konstitusi spasial bangsa, yang menentukan bagaimana keadilan, kesejahteraan, dan kelestarian lingkungan diwujudkan melalui pengaturan pemanfaatan ruang. Oleh karena itu, memperingati Hari Tata Ruang Nasional sejatinya adalah menghidupkan kesadaran hukum kolektif untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan dan keberlanjutan.
Fondasi Hukum Tata Ruang Nasional
Kerangka hukum tata ruang Indonesia dibangun di atas fondasi kuat yang menegaskan nilai kemanusiaan, keadilan, dan keberlanjutan.
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menjadi tonggak utama yang mengarahkan pembangunan ruang nasional agar aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja membawa perubahan paradigma dalam sistem perizinan dan tata kelola ruang, dengan menekankan integrasi antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang mempertegas transformasi menuju tata ruang digital dan terintegrasi (One Map Policy) agar setiap kebijakan spasial memiliki dasar data yang tunggal dan akurat.
Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menegaskan bahwa tata ruang tidak dapat dipisahkan dari ekologi—bahwa ruang hidup manusia harus selaras dengan daya dukung alam.
Dengan demikian, tata ruang bukan hanya produk perencanaan, melainkan wujud konkrit dari kedaulatan hukum atas ruang nasional. Ia merupakan alat negara untuk memastikan bahwa setiap jengkal tanah Indonesia digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana amanat Pasal 33 UUD 1945.
Tata Ruang dan Keadilan Spasial
Dalam pandangan hukum, penataan ruang sesungguhnya adalah penegakan keadilan spasial (spatial justice)—sebuah gagasan bahwa keadilan sosial tidak akan terwujud tanpa keadilan dalam distribusi ruang dan sumber daya.
Hukum tata ruang idealnya menjamin kepastian hukum, keadilan sosial, dan keberlanjutan ekologis.
Namun realitas di lapangan sering kali berbeda: konflik lahan yang tak kunjung usai, alih fungsi kawasan hijau menjadi komersial, serta penggusuran warga tanpa kompensasi layak menjadi luka hukum tata ruang yang terus menganga.
Dalam konteks itu, hukum tata ruang harus berperan bukan sebagai instrumen kekuasaan, tetapi penjaga keseimbangan antara kepentingan negara, modal, dan rakyat.
Keadilan spasial tidak lahir dari kekuatan hukum yang keras, melainkan dari kebijaksanaan hukum yang hidup (living law)—hukum yang berpihak pada manusia dan keberlanjutan alam.
Refleksi Kritis Hari Tata Ruang Nasional 2025
Peringatan Hari Tata Ruang Nasional 2025 harus kita maknai sebagai ajakan untuk berbenah dan memperbaiki paradigma hukum ruang nasional.
Di tengah pesatnya urbanisasi, pembangunan infrastruktur besar, dan investasi berskala nasional, kita dihadapkan pada dilema klasik: antara kemajuan ekonomi dan kelestarian lingkungan.
Maka, refleksi hukum tata ruang harus menembus batas teknokrasi menuju etika pengelolaan ruang yang beradab.
Beberapa agenda hukum strategis yang perlu dikedepankan antara lain:
- Reformasi sistem penegakan hukum tata ruang, agar setiap pelanggaran terhadap RTRW, kawasan lindung, atau garis sempadan sungai mendapat sanksi tegas dan adil.
- Transparansi dan partisipasi publik dalam penyusunan RTRW dan RDTR, guna memastikan kebijakan tata ruang tidak hanya menguntungkan segelintir pihak.
- Integrasi hukum agraria, lingkungan, dan tata ruang, sehingga tidak ada lagi tumpang tindih norma atau kewenangan antarinstansi.
- Pendidikan hukum tata ruang di kalangan birokrasi dan masyarakat, untuk membangun kesadaran hukum spasial sejak dini.
Karena pada hakikatnya, penataan ruang bukanlah pekerjaan insinyur semata, melainkan pekerjaan bangsa.
Menata Ruang, Menjaga Masa Depan
Hukum tata ruang adalah cermin cara sebuah bangsa memandang masa depannya. Bila ruang ditata dengan keserakahan, maka bencana dan ketimpangan akan menjadi warisan. Namun bila ruang ditata dengan kebijaksanaan, maka kesejahteraan dan keadilan akan tumbuh bersama alam yang lestari.
Oleh sebab itu, momentum Hari Tata Ruang Nasional tahun 2025 ini hendaknya menjadi seruan moral dan intelektual bagi seluruh elemen bangsa—pemerintah, akademisi, penegak hukum, dan masyarakat—untuk menata ruang dengan hati nurani, akal sehat, dan tanggung jawab hukum yang tinggi.
Ruang adalah panggung kehidupan, dan hukum adalah panglimanya.
Menata ruang berarti menata kehidupan manusia di atasnya; menjaga ruang berarti menjaga keberlanjutan bangsa.
Maka marilah pada 8 Oktober 2025, kita jadikan Hari Tata Ruang Nasional bukan sekadar upacara tahunan, tetapi momen refleksi kebangsaan:
membangun kesadaran bahwa hukum tata ruang bukan hanya teks dalam lembar peraturan, melainkan janji moral untuk menegakkan keadilan di atas bumi pertiwi.
