Wakil Wali Kota Bekasi menegaskan pentingnya kolaborasi pemerintah pusat dan daerah untuk memperluas Program Cek Kesehatan Gratis.
menit.online, JAKARTA – Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Harris Bobihoe menghadiri Forum Diskusi Aktual Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri pada, Kamis (16/7/2026).
Forum tersebut mengangkat tema “Penguatan Peran Pemerintah Daerah dalam Tindak Lanjut Program Cek Kesehatan Gratis.” Kegiatan berlangsung secara luring dan daring.
BSKDN menggelar forum untuk memperkuat sinergi pusat dan daerah. Selain itu, para peserta merumuskan strategi peningkatan layanan kesehatan masyarakat.
Diskusi juga melibatkan kementerian, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan. Dengan demikian, setiap daerah dapat memperkuat implementasi program kesehatan.
Kepala Pusat Strategi Kebijakan Kewilayahan, Kependudukan, dan Pelayanan Publik BSKDN Kemendagri, Dr. T.R. Fahsul Falah, menyampaikan pentingnya peran pemerintah daerah.
Menurutnya, pemerintah daerah menjadi ujung tombak pelayanan publik. Karena itu, keberhasilan program sangat bergantung pada daerah.
“Nantinya pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan program cek kesehatan gratis dapat berjalan efektif, menjangkau masyarakat secara luas, dan berkelanjutan,” kata Dr. T.R. Fahsul Falah.
BSKDN juga menghimpun berbagai masukan dari daerah. Selanjutnya, hasil diskusi menjadi rekomendasi kebijakan nasional.
Abdul Harris Bobihoe menyambut baik forum tersebut. Ia menilai koordinasi lintas pemerintahan sangat menentukan keberhasilan pelayanan kesehatan.
Menurutnya, pemerintah pusat dan daerah harus memperkuat kolaborasi. Langkah tersebut akan memperluas manfaat Program Cek Kesehatan Gratis.
Bekasi Perluas Program Cek Kesehatan Gratis
Abdul Harris Bobihoe menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Bekasi menjadikan sektor kesehatan sebagai prioritas pembangunan. Karena itu, berbagai layanan terus diperluas.
Pemerintah Kota Bekasi rutin menggelar Cek Kesehatan Gratis di ruang publik. Selain itu, pemerintah memperkuat akses layanan melalui BPJS Kesehatan.
“Dalam hal ini, Kota Bekasi telah melaksanakan penguatan perannya sebagai pemerintah daerah untuk melaksanakan amanat undang-undang, dengan memberikan fasilitas menunjang kepada masyarakat, kami dimanapun kesempatan selalu menyelenggarakan Cek Kesehatan Gratis di ruang-ruang publik, maupun memberikan jaminan kesehatan menjadi urusan wajib bersama BPJS Kesehatan, peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat menjadi prioritas bagi pemerintah daerah,” jelas Wakil Wali Kota Abdul Harris Bobihoe.
Hingga Juni 2026, sebanyak 511.576 warga mengikuti Program Cek Kesehatan Gratis. Capaian tersebut mencapai sekitar 95 persen dari target pemerintah daerah.
Selain itu, Pemerintah Kota Bekasi mengembangkan Sekolah Lansia. Program tersebut mendorong masyarakat lanjut usia tetap sehat dan produktif.
Abdul Harris Bobihoe juga menegaskan bahwa pemerintah terus melakukan evaluasi. Setiap masukan menjadi dasar peningkatan kualitas pelayanan.
Namun, Pemerintah Kota Bekasi masih menghadapi keterbatasan tenaga kesehatan. Karena itu, dukungan pemerintah pusat tetap dibutuhkan.
Sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus mengajak seluruh pemerintah daerah mengintegrasikan program kesehatan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan dan APBD.
Kebijakan tersebut mendukung penguatan kedaulatan kesehatan nasional. Selain itu, langkah itu mempercepat pencapaian visi Indonesia Emas 2045.
Melalui forum tersebut, Pemerintah Kota Bekasi menegaskan komitmennya memperkuat pelayanan kesehatan. Kolaborasi pusat dan daerah diharapkan menghadirkan layanan yang semakin merata, berkualitas, dan mudah diakses masyarakat.***
