Sorotan Redaksi: Oleh Didit Susilo, S.E. (Pemimpin Redaksi menit.online)
menit.online, KABUPATEN BEKASI – Perumda PDAM Tirta Bhagasasi makin amburadul. Terus disuntik dan menggerogoti APBD namun perusahaan tak kunjung sehat. Bukan dikelola kalangan profesional namun tempat parkir gerbong politik yang rata-rata dulu aktivis kritis tapi begitu masuk kandang jadi petualang anggaran.
Pisah pengelolaan dari Kota Bekasi, carut marut PDAM TB makin kronis. Terjadi krisis pelayanan, pengelolaan keuangan seperti tuyul, Direksi rangkap jabatan dan timbul hutang
Rp. 440 miliar.
Banyak pelanggan warga perumahan mengeluh air keruh, air mati, berbau limbah apalagi di tengah ancaman kekeringan masif. Dampak klasik ini sudah seperti penyakit tahunan saat kemarau. Tingkat kebocoran air sering menjadi alasan kerugian.
Semua permasalahan timbul karena tata kelola yang berantakan, jaringan pipa yang sudah puluhan tahun kurang terawat, kurang inovasi dalam mencari peluang pemasukan perusahaan. Lagi lagi konsumen yang dirugikan dan tetap harus bayar tagihan tiap bulan.
Fakta Keuangan yang Ugal-ugalan
Dalam catatan keuangan dan audit BPK Jabar, laju pertumbuhan perusahaan yang disuntik modal APBD ini tidak waras. Pada 2021 tercatat : Aset 750 M, Hutang 240 M, Laba 30 M. Kemudian pada 2024: Aset naik jadi 960 M. Tapi hutang meledak 75% jadi 420 M. Laba anjlok jadi 9 M.
Anehnya dalam pencatatan pada tahun 2025: Aset turun jadi 940 M. Htang naik lagi jadi 440 M. Laba tinggal 1 M. Turun 96% dalam 4 tahun. Alias terjun bebas di luar rasio menagamen keuangan.
Tingkat pencurian/ kebocoran air atau air hilang ( NRW) menjadi alasan utama. Air hilang mencapai 50 % lebih. Banyak faktor yang menyebabkan air hilang seperti sambungan ilegal, sambungan pipa resmi pada skala besar namun pencatatan penggunaan air diakali oknum dan kontrak air curah ada klausul Minimum Off Take.
Dari kacamata managamen umumnya perusahaan daerah penyebab utama adalah tata kelola yang ugal-ugalan. Direksi tidak komitmen.
Etos kerja pegawai rendah. SPI dan Dewan Pengawas tidur. Hal ini terjadi karena ‘ gerbong politik’ yang tidak memiliki basis kompetensi keahlian tata kelola air bersih.
Direktur Utama rangkap jabatan jadi Ketua KONI. Fokusnya terbagi. Belum lagi aset wilayah dipisah ke Kota Bekasi, pendapatan makin kepotong. Ada dugaan pegawai fiktif, rekening fiktif, sampai suap ijon proyek.
Puncaknya 3 mantan pejabat udah jadi tersangka kasus mark up sambungan. Negara rugi 4,5 miliar. Jelas fakta ini tidak bisa dipungkiri. Perumda tidak lagi sakit biasa namun sudah “stroke berat”. Diperlukan langkah tegas dan keberanian dari Plt Bupati Bekasi untuk melakukan perombakan.
Plt Bupati harus berani karena PDAM Tirta Bhagasasi selalu disuntik modal dari APBD. Meski mengutamakan pelayanan setidaknya perumda ini bisa memberi PAD yang signifikan. Bukan habis hanya digerogoti oknum oknum.
