menit.online, KOTA BEKASI – Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Wildan Fathurrahman, mengkritik keras kinerja Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bekasi. Ia menilai penyebaran informasi terkait program SMP Swasta Gratis masih sangat minim.
Langkah edukasi yang lemah di lapangan membuat program strategis ini rawan salah sasaran. Oleh karena itu, banyak warga kurang mampu belum mendapatkan manfaat nyata dari kebijakan tersebut.
Padahal, pemerintah daerah sengaja menggulirkan sekolah bebas biaya ini demi mengatasi keterbatasan daya tampung negeri. Fasilitas tersebut menjadi solusi konkret mengatasi sengkarut pendaftaran siswa baru setiap tahun.
Selanjutnya, Wildan mengingatkan bahwa kelemahan publikasi berpotensi membuang anggaran negara secara sia-sia. Ia tidak ingin fasilitas yang telah siap menjadi mubazir hanya karena masalah komunikasi.
“Programnya sudah siap, jangan sampai masyarakat justru tidak tahu,” tegas Wildan Fathurrahman kepada media pada, Rabu (13/05/2026).
Kemudian, Ia meminta jajaran dinas bergerak cepat membenahi sistem penyebaran berita kepada publik. Hak dasar anak-anak untuk bersekolah harus menjadi prioritas utama aparatur sipil negara.
“Ini menyangkut hak pendidikan warga. Sosialisasi tidak boleh setengah-setengah,” lanjutnya dengan nada bicara serius.
Desak Perbaikan Kanal Informasi Hingga Tingkat RW
Sementara itu, mayoritas orang tua murid di lapangan mengaku sangat bingung mengenai mekanisme pendaftaran. Mereka belum tahu daftar sekolah swasta mana saja yang menjadi mitra resmi pemerintah.
Bukan hanya itu, kriteria penerimaan kuota gratis tersebut juga belum tersampaikan dengan utuh. Alhasil, masyarakat kelas bawah kesulitan mengakses program bantuan biaya pendidikan ini.
Oleh sebab itu, Ia mendesak agar skema distribusi informasi segera mengalami perombakan total. Kanal berita tidak boleh hanya menumpuk pada website resmi tingkat dinas saja.
“Informasi wajib menyentuh level kelurahan, pengurus RW, hingga ke pihak sekolah dasar (SD) selaku pelaksana kelulusan,” kata Wildan.
Lalu, Ia menyarankan agar petugas aktif turun langsung menemui masyarakat di permukiman padat. Langkah jemput bola ini sangat efektif dalam menjaring siswa dari keluarga prasejahtera.
“Jangan menunggu masyarakat mencari tahu sendiri. Pemerintah yang harus jemput bola,” tambah legislator Kalimalang tersebut.
Seketika, Komisi IV juga meminta Disdik Kota Bekasi lebih melek dalam menggunakan teknologi digital. Aparatur wajib memanfaatkan platform media sosial secara masif untuk menyebarkan info infografis edukatif.
Akhirnya, pihak parlemen berkomitmen akan memperketat fungsi pengawasan sektor pendidikan di wilayah hilir. Upaya ini demi menjamin hak setiap anak mendapatkan akses sekolah bermutu tanpa kendala biaya.
(Adv/Setwan)
