menit.online, KOTA BEKASI – Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, mulai menerapkan kebijakan efisiensi penggunaan kendaraan dinas. Langkah itu mengurangi jumlah kendaraan pengiring dalam setiap aktivitas kedinasan.
Kebijakan tersebut mulai berlaku hari ini. Karena itu, Tri hanya menggunakan satu kendaraan bersama para stafnya.
Sebelumnya, iring-iringan perjalanan dinas Wali Kota melibatkan tiga kendaraan. Kini, seluruh rombongan cukup menggunakan satu kendaraan operasional.
Tri menilai langkah tersebut mencerminkan budaya kerja yang lebih sederhana. Selain itu, kebijakan ini mendukung penggunaan fasilitas pemerintah secara efisien.
Ia ingin seluruh perangkat daerah membangun pola kerja yang hemat. Dengan demikian, aparatur pemerintah dapat memberi contoh kepada masyarakat.
“Saya mulai hari ini menggunakan satu kendaraan saja bersama staf. Yang sebelumnya ada tiga rangkaian kendaraan yang mengiringi, sekarang cukup satu kendaraan,” ujar Tri.
Menurut Tri, efisiensi tidak hanya berbicara soal anggaran. Namun, Pemerintah juga harus mengurangi penggunaan fasilitas yang tidak diperlukan.
Karena itu, ia memilih memangkas iring-iringan kendaraan. Langkah tersebut sekaligus membuat mobilitas lebih sederhana dan tertata.
“Efisiensi seperti inilah yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kerja. Tidak perlu banyak iring-iringan kendaraan,” katanya.
Gunakan Hiace Saat Bertugas, Kendaraan Pribadi di Akhir Pekan
Tri menjelaskan pola penggunaan kendaraan dinas yang baru. Mulai Senin hingga Jumat, ia menggunakan kendaraan dinas jenis Hiace bersama para staf.
Melalui pola itu, seluruh rombongan dapat berangkat dalam satu kendaraan. Selain efisien, perjalanan dinilai lebih praktis dan terkoordinasi.
Menurutnya, satu kendaraan sudah cukup mendukung aktivitas pemerintahan. Karena itu, tidak diperlukan lagi iring-iringan kendaraan dalam jumlah banyak.
Sementara itu, Tri tetap menggunakan kendaraan pribadi pada akhir pekan. Pilihan tersebut menyesuaikan agenda yang lebih banyak berlangsung di tengah masyarakat.
Ia sering menghadiri undangan warga pada Jumat hingga Minggu. Selain itu, ia juga mengunjungi berbagai kegiatan sosial dan kemasyarakatan.
Penggunaan kendaraan pribadi memudahkan mobilitas menuju lingkungan permukiman. Sebab, tidak semua akses jalan dapat dilalui kendaraan berukuran besar.
“Pada akhir pekan saya tetap menggunakan kendaraan sendiri karena biasanya langsung bertemu masyarakat, menghadiri undangan warga maupun kegiatan lainnya. Ini juga untuk mengantisipasi akses jalan menuju lingkungan permukiman warga yang tidak selalu memungkinkan menggunakan kendaraan besar,” jelasnya.
Tri menegaskan kebijakan tersebut memiliki tujuan yang lebih luas. Menurutnya, pemerintah perlu membangun budaya kerja yang sederhana dan efektif.
Karena itu, ia tidak ingin masyarakat melihat iring-iringan kendaraan berlebihan. Sebaliknya, aparatur Pemerintah harus menunjukkan sikap efisien.
“Bukan persoalan biaya BBM-nya, tetapi bagaimana kita mengurangi kendaraan yang beriringan terlalu banyak di jalan. Dengan satu kendaraan bersama, pekerjaan tetap berjalan efektif dan lebih sederhana,” tegas Tri.
Ajak Camat Terapkan Pola Serupa
Selain menerapkan kebijakan di lingkungan Wali Kota, Tri mengajak para Camat mengikuti langkah serupa. Ia menilai pola tersebut dapat diterapkan dalam kegiatan Pemerintahan.
Menurutnya, Camat tidak perlu datang menggunakan kendaraan masing-masing. Sebaliknya, mereka dapat berbagi kendaraan bersama para lurah.
Cara tersebut dinilai lebih efisien. Selain itu, koordinasi antarpimpinan wilayah juga menjadi lebih mudah.
“Kalau ada rapat di kantor Pemkot, saya sarankan Camat menggunakan satu kendaraan bersama para lurahnya. Jadi berangkat dan pulang bersama dalam satu mobil,” ujarnya.
Pemerintah Kota Bekasi juga memperluas langkah efisiensi melalui kebijakan lain. Salah satunya dengan menerapkan Work From Home atau WFH setiap hari Jumat.
Kebijakan tersebut mendukung penghematan penggunaan fasilitas kantor. Selain itu, pemerintah berharap konsumsi listrik ikut menurun.
Penerapan WFH juga mengurangi mobilitas kendaraan dinas. Dengan demikian, aktivitas pemerintahan tetap berjalan tanpa meningkatkan penggunaan energi.
Langkah itu menjadi bagian dari upaya membangun pemerintahan yang lebih efektif. Karena itu, setiap perangkat daerah diharapkan mendukung kebijakan tersebut.
“Dengan penerapan WFH setiap Jumat, kita bisa melakukan efisiensi penggunaan listrik di kantor sekaligus mengurangi mobilitas kendaraan dinas yang tidak diperlukan,” pungkasnya.
Melalui berbagai kebijakan tersebut, Pemerintah Kota Bekasi ingin membangun budaya kerja yang sederhana, efisien, dan produktif. Selain menghemat penggunaan fasilitas pemerintah, langkah itu juga mendorong aparatur menjadi teladan dalam penerapan efisiensi di lingkungan kerja maupun pelayanan kepada masyarakat.
(Adv/Diskominfostandi)
