menit.online, KOTA BEKASI – Semua penduduk yang tinggal di Kota Bekasi lebih dari satu tahun dan belum ber KTP Kota Bekasi akan disisir mulai akhir tahun nanti. Hal ini dilakukan guna menata data kependudukan, dan memperoleh data yang valid mengenai jumlah penduduk yang tinggal di Kota Bekasi.
Sebagai kota yang letaknya strategis, berdekatan dengan Jakarta, sebagian warga Kota Bekasi merupakan masyarakat Commuter. Kependudukan jadi tantangan di kota metropolitan seperti Bekasi, menjadi tempat tinggal bagi masyarakat yang datang dari berbagai daerah, sebagian dari mereka beraktivitas di luar kota.
Akhir tahun nanti, Kota Bekasi akan menata data kependudukan. Memastikan validitas jumlah penduduk yang tinggal di Kota Bekasi.
“Kita sedang memaksimalkan terlebih pendataan penduduk. Khususnya di Kota Bekasi ini banyak orang yang tinggal cukup lama tapi belum ber KTP Kota Bekasi,” kata Sekretaris Komisi I DPRD Kota Bekasi, Rizki Topananda usai menggelar rapat dengan beberapa perangkat daerah di Kota Bekasi pada, Senin (5/5/2025).
Menata data kependudukan jadi salah satu rekomendasi yang disampaikan oleh Komisi I kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bekasi.
Baca juga: Peringati Hardiknas, Ketua DPRD Kota Bekasi Soroti Tiga Hal Ini
Masih banyak warga yang sudah tinggal lebih dari satu tahun tapi belum ber KTP Kota Bekasi kata dia, hal ini membawa konsekuensi bagi warga tersebut.
“Kalau mereka tidak mau, pada akhirnya mereka tidak akan mendapatkan fasilitas dari Pemerintah Kota Bekasi karena tidak ber KTP Kota Bekasi,” ucapnya.
Ia meminta agar warga yang tinggal di Kota Bekasi aktif melaporkan domisili dan memindahkan indentitas kependudukannya ke Kota Bekasi. Inisiatif dari masyarakat juga dibutuhkan dalam setiap perubahan data kependudukan keluarga, diantaranya meliputi peristiwa kematian atau kelahiran, sehingga data kependudukan di Kota Bekasi terjaga validitasnya.
Untuk itu, pemerintah kota akan mendorong masyarakat dalam hal identitas Kependudukan ini.
“Ini mau kita rapihkan pendataannya dan itu akan dimulai akhir tahun ini,” tambahnya.
Data kependudukan ini diketahui akan berpengaruh pada setiap pengambilan kebijakan oleh pemerintah, meminimalisir polemik dalam setiap penyaluran bantuan sosial, sampai dengan penggunaan hak pilih dalam momentum Pemilu.
(Adv/Setwan)
