menit.online, KOTA BEKASI – Pemerintah Kota Bekasi melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asda II) Kota Bekasi menindaklanjuti pemberitaan media online yang menyebutkan Pemangku Jabatan di Pemerintah Kota Bekasi Rangkap Jabatan pada Jabatan Dewan Pengawas/Komisaris Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Asda II, H. Inayatulah mengatakan Penetapan Pemangku Jabatan Pemerintah Kota Bekasi pada BUMD sudah sesuai dengan […]
Lanjutkan Membaca
menit.online, KOTA BEKASI – Pemerintah Kota Bekasi melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan menyampaikan bahwa Pelaksanaan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2024 kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bukan tanpa Peraturan Daerah. Pelaksanaan Penyertaan Modal pada BUMD di Kota Bekasi pada Tahun Anggaran 2024 diatur dalam: Dalam LHP BPK Provinsi Jawa Barat atas pemeriksaan […]
Lanjutkan Membaca
menit.online, JAKARTA – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menegaskan bakal memprioritaskan kenyamanan warga agar segera bercocok tanam, di atas status dan proses hukum pada dua desa di Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang tengah dijadikan agunan dan ramai dibicarakan belakangan ini. Sebab menurutnya, kenyamanan aktivitas bercocok tanam di dua desa itu […]
Lanjutkan Membaca
Pengamat Hukum dan Pemerintahan Soroti Transparansi dan Sinergi Pemberdayaan menit.online, KABUPATEN BEKASI – Moh. Sulaiman, S.H., M.H., Pengamat Hukum & Pemerintahan, melalui siaran pers nya mengungkapkan bahwa, Kabupaten Bekasi tahun anggaran 2025 bakal mendapatkan alokasi Dana Desa sebesar Rp 284,9 miliar yang akan didistribusikan ke 179 desa. Sulaiman berharap Dana ini mampu mendorong pembangunan infrastruktur […]
Lanjutkan Membaca
menit.online, KOTA BEKASI – Pemerintah Kota Bekasi bersama DPRD Kota Bekasi telah secara resmi mengesahkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029. Dokumen strategis ini akan menjadi pedoman utama dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan selama lima tahun ke depan. Menanggapi hal tersebut, Pengamat Hukum Tata Pemerintahan Kota Bekasi, Moh. Sulaiman, S.H., M.H., menekankan […]
Lanjutkan Membaca
menit.online, KOTA BEKASI – Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto menegaskan bahwa membangun sekolah ramah anak bukan hanya program, melainkan tanggung jawab bersama. Ia mengatakan pentingnya peran sekolah sebagai tempat anak-anak menghabiskan sebagian besar waktunya setiap hari. “Sepertiga waktu anak ada di sekolah. Artinya, proses pengasuhan juga terjadi di ruang kelas. Maka sekolah harus jadi tempat […]
Lanjutkan Membaca
menit.online, KOTA BEKASI – KONI Kota Bekasi terus mempersiapkan diri menuju Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Jawa Barat Tahun 2026. Persiapan ini dibahas dalam Rapat Kerja KONI Kota Bekasi Tahun 2025 yang digelar di Balai Patriot pada, Sabtu (26/7/2025). Rapat ini dihadiri oleh Wali Kota Bekasi Tri Adhianto, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum KONI […]
Lanjutkan Membaca
menit.online, KOTA BEKASI – Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, menghadiri kegiatan peningkatan kualitas pendidikan guru yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kota Bekasi, bertempat di Balai Patriot pada, Jumat (25/7/2025). Kegiatan tersebut turut didampingi oleh Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Alexander Zulkarnaen, serta diikuti oleh jajaran tenaga pendidik dari berbagai satuan pendidikan. Dalam sambutannya, Wali […]
Lanjutkan Membaca
menit.online, KOTA BEKASI – Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, menegaskan kepada para pelaku UMKM yang berjualan di kantin lingkungan Pemerintah Kota Bekasi agar mulai melakukan pengumpulan minyak jelantah bekas usahanya, dimulai pekan depan. Penegasan ini disampaikan Wali Kota saat meninjau kegiatan rutin Bank Sampah Induk Patriot (BSIP) di lingkungan Pemkot pada, Jumat (25/7/2025). Kegiatan yang […]
Lanjutkan Membaca
menit.online, KOTA BEKASI – Sekretaris Daerah Kota Bekasi memimpin pelaksanaan Entry Meeting Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (PPD) Tahun 2025 yang dilakukan oleh Tim Inspektorat Provinsi Jawa Barat. Kegiatan ini menjadi bagian penting dari pengawasan tahunan berbasis risiko yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, khususnya dalam memastikan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di lingkungan Pemerintah Daerah […]
Lanjutkan Membaca
