menit.online, KOTA BEKASI – Pemerintah Kota Bekasi melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asda II) Kota Bekasi menindaklanjuti pemberitaan media online yang menyebutkan Pemangku Jabatan di Pemerintah Kota Bekasi Rangkap Jabatan pada Jabatan Dewan Pengawas/Komisaris Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Asda II, H. Inayatulah mengatakan Penetapan Pemangku Jabatan Pemerintah Kota Bekasi pada BUMD sudah sesuai dengan […]
Lanjutkan Membaca
menit.online, KOTA BEKASI – Pemerintah Kota Bekasi melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan menyampaikan bahwa Pelaksanaan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2024 kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bukan tanpa Peraturan Daerah. Pelaksanaan Penyertaan Modal pada BUMD di Kota Bekasi pada Tahun Anggaran 2024 diatur dalam: Dalam LHP BPK Provinsi Jawa Barat atas pemeriksaan […]
Lanjutkan Membaca
menit.online, PEKANBARU — HUT DPD RI ke-21 di Kantor DPD RI Provinsi Riau yang bertajuk Senator Peduli mendapat apresiasi dari para senator asal Provinsi ini. Kegiatan yang dilaksanakan di halaman Kantor DPD RI Riau ini diisi dengan beragam aksi sosial dan olahraga yang melibatkan masyarakat luas. Kegiatan diawali dengan senam sehat bersama komunitas senam Wai […]
Lanjutkan Membaca
menit.online, JAKARTA – Sekretariat Jenderal (Setjen) DPD RI melaksanakan kegiatan pemusnahan arsip inaktif sesuai dengan ketentuan Jadwal Retensi Arsip dan berdasarkan persetujuan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Kegiatan ini dilaksanakan bersama PT Indoarsip Kertaskarya Multiguna II di Gudang Indoarsip, Cikarang, Jawa Barat, pada Selasa (30/9). Sebanyak 75 berkas arsip yang telah habis masa retensinya […]
Lanjutkan Membaca
menit.online, JAKARTA – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menegaskan bakal memprioritaskan kenyamanan warga agar segera bercocok tanam, di atas status dan proses hukum pada dua desa di Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang tengah dijadikan agunan dan ramai dibicarakan belakangan ini. Sebab menurutnya, kenyamanan aktivitas bercocok tanam di dua desa itu […]
Lanjutkan Membaca
menit.online, JAKARTA – Hari ini, Sabtu (30/8), pendaftaran online Rekrutmen Eksternal Tahun 2025 resmi dibuka. Rekrutmen ini diperuntukkan bagi lulusan SLTA, D3, serta D4/S1 yang ingin berkarir dan berkontribusi dalam pembangunan transportasi perkeretaapian nasional. Pendaftaran akan berlangsung hingga Senin (1/9) Pukul 24.00 WIB. Formasi yang tersedia meliputi posisi strategis, antara lain Kondektur, Calon Masinis, Asisten […]
Lanjutkan Membaca
Pengamat Hukum dan Pemerintahan Soroti Transparansi dan Sinergi Pemberdayaan menit.online, KABUPATEN BEKASI – Moh. Sulaiman, S.H., M.H., Pengamat Hukum & Pemerintahan, melalui siaran pers nya mengungkapkan bahwa, Kabupaten Bekasi tahun anggaran 2025 bakal mendapatkan alokasi Dana Desa sebesar Rp 284,9 miliar yang akan didistribusikan ke 179 desa. Sulaiman berharap Dana ini mampu mendorong pembangunan infrastruktur […]
Lanjutkan Membaca
Oleh: Moh. Sulaiman, SH., MH. (Pengamat Hukum & Pemerintahan) Putusan Mahkamah Konstitusi yang melarang ketua organisasi merangkap jabatan wakil menteri merupakan pengejawantahan dari prinsip etika konstitusional, yang menyeimbangkan antara kebebasan berorganisasi (Pasal 28E UUD 1945) dan asas anti-konflik kepentingan dalam tata kelola jabatan publik (Pasal 28J ayat (2) UUD 1945). Secara mantik hukum, larangan ini […]
Lanjutkan Membaca
Oleh: Moh. Sulaiman, S.H., M.H. (Pengamat Hukum & Pemerintahan) Menanggapi pemberitaan resmi yang menyatakan bahwa belanja pegawai Pemerintah Kota Bekasi telah mencapai 50% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)—sebagaimana juga ditegaskan oleh Ketua DPRD Kota Bekasi—kami menyampaikan catatan kritis sebagai kontribusi konstruktif terhadap tata kelola pemerintahan yang lebih berkeadilan, rasional, dan berpihak pada […]
Lanjutkan Membaca
Oleh: Moh. Sulaiman, SH., MH.Advokat, Penggiat Hukum, Aktivis National Industrial Watch Penataan wilayah merupakan instrumen penting dalam pembangunan nasional. Tapi kerap kali, pembangunan fisik yang diklaim demi “kemajuan” justru menimbulkan ketidakadilan — utamanya bagi masyarakat kecil yang telah lama tinggal dan menggantungkan hidup di ruang-ruang yang kini dilirik investor. Labelisasi seperti “penghuni liar” atau “tanpa […]
Lanjutkan Membaca
